Hermeunitika dan Kritik Islam dalam Demokrasi Global

Oleh: Fakhara Agam*)

“Agama adalah kemudahan, sedangkan kekhalifahan terjadi dengan bai’at, pemerintahan berasaskan musyawarah, sedangkan hak-hak harus dipenuhi lewat pengadilan” (Syauqi, Penyair Arab masa Khulafaur Rasyidin)

Persoalan mendasar yang membelit pelbagai wacana pemikiran islam yang baru, saat ini sesungguhnya mencerminkan adanya krisis epistimologis. Perlu adanya pengkajian kembali mengenai prinsip-prinsip dan dasar-dasar (ushul) epistimologi islam yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama terdahualu (salaf) berpandukan dan berlandaskan AlQur’an dan Sunnah Rosul. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya manusia normal pada hakikatnya dapat mengetahui dan mengenal, memilih dan memilah, membedakan, menilai dan menentukan mana yang benar dan mana yang salah, yang haqq dan yang batil, yang betul dan yang keliru, yang sehat dan yang sakit, yang sejati dan yang palsu, yang ma’ruf dan yang munkar, dan yang membawa kebaikan dan menimbulkan kerusakan. Seperti dapat diketahui, dimengerti, dan dibedakan apa yang dimaksud dengan iman dan kufur maupun petunjuk dan kesesatan.

Epistemologi Demokrasi

Beberapa sifat naluriah akan fitrah manusia tersebut yang kemudian mendasari timbulnya wacana baru sebagai buah pemikiran untuk penyelesaian masalah kekinian. Konteks demokrasi dan Islam tentunya merupakan dua hal yang berbeda. Tidak dipungkiri “impor pemikiran” ini juga merupakan brand baru yang diamini pemerintahan dunia yang arusnya sangat deras dan tak terbendung lagi. Maka boleh jadi demokrasi dan Islam harus bertemu.

Pemikiran tersebut seringkali juga justru membawa kontroversi maupun konflik horizontal hingga membuat kehilangan solusinya (rowa’i). Pemikiran ini kemudian dievaluasi dalam sebuah bingkai yang namanya kritik. Perlu dicatat bahwa yang dimaksud kritik di sini adalah bukan penilaian dan penentuan (hukm, judgement), sebagaimana yang kita pahami dari istilah seperti literary criticism (penilaian atas karya sastra). Adapun kritik dalam wacana ini adalah bermakna ganda yang seimbang (equivocal), yakni penilaian positif dan penilaian negatif.

Namun kritik atas demokrasi terlalu kompleks jika harus dikaji lewat sisi epistimologis islam yang teramat ushul. Maka pengkajian ini dapat disiasati dengan alternatif pisau analisis yakni lewat metode hermeunitika. Hemeunetika sebagai suatu ilmu, metode, dan teknik memahami suatu pesan teks sesungguhnya. Konteks hermeunitika ini dalam hal pemahaman dan penerjemahan suatu pesan yang dapat menjadi pokok persepsi yang berbeda-beda atas pemikiran baru yang masuk. Maka penerapan hermeunetik ini bukanlah bersifat mendasar, melainkan lebih ke nilai-nilai. Ibaratnya ini filter dari pemikiran yang baru masuk supaya yang potensi merusak dapat tersaring dengan baik. Dengan demikian tidak ada istilah yang terlalu ekstrem atas demokrasi bagi Islam, begitu pula sebaliknya Islam dapat diterima dengan baik oleh demokrasi.

Demokrasi sendiri merupakan buah dari “impor pemikiran” yang dibawa oleh para pelajar islam (Islamic Student). Sayangnya beberapa dari “impor pemikiran” ini menjadi sesuatu yang mengancam fondasi keislaman. Tidak banyak dari mereka yang “teliti dalam membeli” dan kurang menyadari bahwa hal tersebut akan menggerogoti sendi-sendi aqidah muslim.

Kritik pemikiran ini menyangkut pembicaraan mengenai karakter umat, aspirasi, serta kedudukannya dalam negara islam yang lantas menghantarkan kita pada pembicaraan tentang topik yang sampai saat ini masih menjadi kajian para pemikir yakni pendefinisian hubungan antara islam dan demokrasi. Dialektika era modern dimana demokrasi dan islam mau tidak mau harus bertemu dan menghindarkan diri dari adanya benturan-benturan pemahaman yang tidak akan selesai dibicarakan dan dikaji hanya dari satu referensi saja.

Dalam lingkup yang luas, demokrasi merupakan fondasi atau subsistem dari sistem politik. Sedangkan politik sendiri merupakan subsistem yang ada di dalam Islam. Dalam konteks proposal pembangunan peradaban baru Islam, politik ini merupakan dukungan terbesar yang mempunyai power untuk merealisasikan Islam dalam kehidupan yang menyeluruh. Namun sebelum memberdayakan tersebut, menurut Anis Matta perlu adanya rekostruksi sosial budaya dalam tiga level. Yang pertama rekonsruksi wawasan dan pemikiran keislaman, kedua penggudangan stok kepemimpinan, dan ketiga adalah mobilisasi massa melalui gerakan penetrasi sosial. Rekonstruksi wawasan dan pemikiran keislaman inilah yang menjadi ujung tombak yang bisa mengamankan dakwah Islamiah menuju ke suatu rencana besar pembentukan masyarakat madani dalam sistem demokrasi sebagai realitas politik dalam Sistem Politik Islam.

Mayoritas ahli politik modern terutama yang berada di negara-negara islam melihat adanya kesamaan dan kemiripan antara islam dan demokrasi. Sambil mengesampingkan praduga bahwa yang barangkali mendorong mereka berkata seperti itu adalah karena di era globalisasi ini sistem demokrasi merupakan sistem yang saat ini menjadi trend di dunia Barat, yang pada gilirannya kaum Barat juga mengkampanyekan sistem ini, memujinya, dan mengangkatnya ke media menjadi suatu budaya massa (massive culture).

Jika kita mencoba menghubungkannya dengan tesis dari Samuel Huntington yakni “The Clash of Civilzation” bahwa pada hakikatnya di era ini sedang terjadi perbenturan peradaban antara peradaban barat dan peradaban islam. Maka ini menjadi suatu hal yang kontra dimana ternyata negara-negara islam juga ikut mengadopsi sistem yang muncul dari peradaban barat ini. Apakah memang karena adanya opini bahwa mencontek sistem dari orang-orang maju maka kita akan menjadi bangsa yang maju. Ataukah memang kita sengaja ditarik untuk ikut terafiliasi secara pemahaman mengenai konteks-konteks pemikiran barat, atau memang demokrasi ini adalah sistem yang ideal yang patut dijadikan referensi sebagai sistem tatanan dunia.

Boleh jadi benar bahwa antara islam dan demokrasi terdapat banyak kesamaan. Namun hal itu hanya cocok untuk mendeskripsikan sebagai sistem islam saja yang punya karakter demokrasi. Karena pada hakekatnya keduanya juga mempunyai perbedaan yang cukup besar hampir sama dengan persamaannya. Bahkan lebih tepatnya sisi perbedaannya jauh lebih besar dan mendasar dibandingkan kesamaannya.

Hermeunetika Demokrasi

Kebebasan dalam mendefinisikan demokrasi merupakan bagian terpenting dari demokrasi itu sendiri. Evaluasi yang pertama adalah sebagai kritik positif demokrasi bagi islam. Jika yang dimaksud demokrasi adalah apa yang didefinisikan oleh Lincoln, yaitu pemerintahan rakyat, melalui rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Maka tanpa ada sedikitpun keraguan bahwa makna tersebut telah tercakup dalam sistem pemerintahan islam, kecuali bahwa pengertian masyarakat dipahami secara tertentu dan menyeluruh, seperti bahwa masyarakat yang berkeyakinan mampu menetapkan suatu konstitusi tanpa menyangkut pautkan antara keyakinan (samawiyah) dengan relitas kehidupan secara obyektif.

Jika yang dimaksud demokrasi adalah apa yang sering dikaitkan dengan berkepercayaan atau berakidah, dan mewujudkan keadilan sosial. Atau jaminan atas hak-hak tertentu seperti hak hidup, berkebebasan dan bekerja, dan sejenisnya, maka tidak perlu diragukan lagi seluruh prinsip dan hak tadi tercermin dalam sistem islam. Namun perlu diperhatikan bahwa penilaian islam akan hak-hak ini ditinjau dari tempat timbulnya yang alami, dapat berbeda dan dapat dilihat sebagai hak-hak Alloh SWT, atau hak bersama antara Alloh SWT dan hamba-Nya, atau dilihat sebagai nikmat bukan hak, atau dinyatakan sebagai asal dari sesatu, atau merupakan undang-undang yang diletakkan oleh Alloh SWT sebagai wujud dan fitrah bagi manusia. Namun demikian perbedaan pandang itu tidak mempengaruhi karakteristik semua. Hasilnya adalah satu, bahwa manusia mendapatkan jaminan untuk mendapatkan semua hal tadi. Pada kenyataanya syari’at islam berusaha untuk merealisasikan keadilan yang mutlak dalam bentuk yang sempurna dan memberi manusia kehidupan yang paling mulia yang dapat diwujudka sesuai dengan sisi kemanusiaannya.

Sedangkan apabila yang dimaksud demokrasi itu adalah sistem yang menjadi ikutannya, yaitu konsep pembagian kekuasaan, maka hal itupun ada dalam islam. Kekuasaan legeslatif yang merupakan kekuasaan terpenting dalam sistem demokrasi terletak dalam diri umat secara kolektif dan terpisah dari kekuasaan imam atau pemimpin negara. Hukum disimpulkan dari hadist atau ijma’ ulama. Dengan demikian kedudukan hukum independen dari imam (kepala negara), bahkan lebih tinggi darinya. Imam terikat dengan kekuasaan ini. Bahkan pada hakikatnya imamah merupakan pemimpin kekuasaan eksekutif belaka. Institusi pengadilan juga bersifat independen karena tidak menetapkan hukum berdasarkan perkataan atau pendapat kepala negara, namun berdasarkan syari’at yang diperintahkan Alloh SWT. Pengadilan tidak dapat menetapkan hukum jika institusi itu tetap ingin dinyatakan sebagai pengadilan islam kecuali dengan prosedur seperti itu.

Berikutnya adalah demokrasi sebagai bagian dari sifat aspiratif dan kolektif. Adanya konsep ijma’ merupakan salah satu keistimewaan syari’at islam dan hanya diakui oleh islam yang termasuk dalam adanya demokrasi yang aspiratif. Memperkuat statemen bahwa islam memberikan perlakuan khusus bagi umat dan aspirasinya dalam sistem islam yang dinilai lebih tinggi daripada apa yang dapat dicapai dari sistem demokrasi model manapun dan sesempurna apapun sistem demokrasi tesebut. Kaum muslimin telah mentapakan sebelum Rosseau dan sejenisnya berbicara tentang aspirasi umum masyarakat, bahwa aspirasi umat adalah sakral dan cermin dari kehendak Alloh SWT serta dijadikan salah satu sumber dari hukum islam yang tetap berpeoman pada AlQur’an dan sunnah. Dari segi praktikal, aspirasi ini tercermin dalam ijma’ kalangan mujtahidin dari ulama umat islam.

Imam Razi’ berkata saat menafsirkan ayat Al Qur’an, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Alloh dan taatilah Rosul(Nya) dan ulil amri di antara kamu…” (An Nisa:59) sebagai berikut. Perintah Alloh di sini bersifat pasti. Dan siapa yang diperintah untuk ditaati adalah haruslah sosok yang maksum. Sehingga perintah Alloh itu tidak membawa ke perbuatan yang salah dan mengikuti kesalahan itu. Kemudian dia mengatakan bahwa sosok yang maksum itu tidak dapat dicerminkan seseorang individu atau sebagian umat, namun merupakan bentuk kolektif umat itu yang terwakilkan oleh para ahli ijtihad (mujtahid). Begitu pula demokrasi yang bersifat kolektif.

Firman Alloh tadi dapat dijadikan dalil atas validitas ijma’ sebagai sumber hukum. Disimpulkan disitu bahwa ulil amri yang dimaksud adalah Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dari ulama yang mampu berijtihad dan menyimpulkan hukum jika mereka bersepakat atas sesuatu. Mereka dikenal dengan sifat ini dalam kitab-kitab ushul fiqih.

Landasan yang dijadikan pijakan konsep ijma’ adalah bahwa Rosululloh tidak mewariskan kepada seseorangpun kedudukan kepemimpinan agama dan maqam ruhani. Tidak ada individu atau institusi yang mewariskannya. Namun semua itu diwariskan kepada seluruh umat. Umat islam seluruhnyalah yang mewarisi Rosululloh SAW dan menempati kedudukan beliau, dalam kekuasaan beliau, dan kesakralan beliau. Beliaulah yang direpresentasikan umat semenjak beliau wafat hingga akhir zaman. Maka pada bagian pertama ini dapat ditarik suatu hipotesis bahwa demokrasi memang ada sebagai salah satu karakter dari Syari’at islam. Salah satunya perkara ijma’ tadi.

Diantara wacana diatas perlu adanya keseimbangan dalam kritik yaitu kritik negatif demokrasi sebagai suatu karakter yang secara ushul memang berbeda dengan sistem islam. Karena demokrasi sendiri lahir dari buah pemikiran manusia yang penuh keterbatasan, maka sudah sewajarnya jika demokrasi sendiri lahir dalam bentuk yang cacat dan tidak sempurna.

Pertama dimaksud dengan istilah rakyat atau bangsa dalam sistem demokrasi modern, seperti yang dikenal dunia Barat adalah rakyat yang terbatas pada lingkup teritorial geografis, yang hidup pada suatu daerah terentu dan disatukan oleh ikatan-ikatan darah, ras, tradisi, dan bahasa yang sama. Artinya di sini demokrasi sinonim secara pasti dengan pengertian nasionalisme, atau rasialisme, yang dipenuhi oleh kecenderungan fanatisme kelompok. Sedangkan dalam islam tidak demikian, sistem islam menggambarkan umat bukan sebagai kumpulan yang disatukan oleh kesamaan tempat, darah,dan bahasa. Karena itu merupakan ikatan sementara dan sekunder. Ikatan umat yang utama adalah aqidah. Siapa yang menganut islam ras apapun, warna kulit apapun, dan negara manapun apabila mereka bersyahadat maka mereka adalah bagian dari umat islam.

Pandangan islam bersifat humanisme dan orientasinya universal. Namun hal ini tidak mencegahnya untuk menjadi sesuatu yang mendesak, untuk mewujudkan kepentingan umum, dan akibatnya menjadi wajib secara syari’at jika dalam lingkup-lingkup yang khusus, seperti lingkup nasional dan kebangsaan, demi kepentingan administratif atau tujuan-tujuan lokal yang tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan umum. Jika ada ikatan-ikatan lain berupa negara, daerah, dan bahasa, disamping kesatuan ikatan yang utama yaitu aqidah, maka hal itu menjadi penegas yang sangat kuat akan keberadaan umat dalam suatu negara. “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam”(An Anbiya:107)

Kedua, tujuan dari demokrasi Barat modern atau demokrasi apapun pada masa lalu adalah untuk kepentingan dunia dan materi. Demokrasi barat berpotensi untuk mewujudkan kebahagiaan umat atau suatu bangsa dengan menyediakan kebutuhan di dunia berupa kesempatan untuk mengembangkan kekayaan, menaikan gaji,atau memenangkan peperangan. Namun, tujuan-tujuan sistem islam atau demokrasi islam –jika istilah ini benar- disamping mencakup tujuan-tujuan duniawi tersebut, Islam juga membidik tujuan-tujan rohani yang menjadi keutamaan.

Ketiga kekuasaan umat (rakyat) dalam demokrasi Barat bersifat mutlak. Umat benar dan secara kedaulatan memegang secara mutlak. Dewan yang dipilih menetapkan undang-undang ataupun menghapusnya. Keputusan yang keluar dari majlis itu menjadi suatu peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Sekalipun itu melanggar moral dan kepentingan universal. Demokrasi modern dapat mengumumkan perang demi merebut tanah bangsa lain, memonopoli pasar, maupun menguasai ladang-ladang minyak. Demi tujuan itu darah manusia tumpah tanpa henti dan nyawa manusia dalam jumlah tak terhitung banyaknya telah terenggut.akhirnya banyak umat yang merasakan nestapa akibat tujuan itu.

Tetapi di dalam islam kekuasaan umat (rakyat) tidaklah mutlak, tetapi terikat oleh syari’at yaitu Agama Alloh yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu. Sehingga seseorang tidak bisa melanggar dan berbuat sewenang-wenang melampaui batasan hukum yang ada. Hukum tersebut tentunya meliputi hal yang tercantum dalam Al Qur’an dan Hadist. Jika islam telah mengakui kedaulatan rakyat seara keseluruhan maka sumber hukum dari kedaulatannya juga harus berdasarka AlQur’an dan Hadist. Telah dijelaskan bahwa salah satu karakteristik aspirasi dari umat ini adalah tidak menyimpang dari kebenaran Qur’an dan Hadist. Jikapun mau sebutan demokrasi islam dipersilakan digunakan asal harus berpegang teguh sesuai akhlak dan prinsip-prinsip ajaran islam.

Inilah perbedaan yang benar-benar ushul antara sifat dan adanya faham sekulerisme dalam Demokrasi Barat dengan Sistem Politik Islam dalam Demokrasi Islam. Konsep sekulerisme ini menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Implementasinya demokrasi Barat ini merupakan sebuah nota kesepakatan yang dikemas dalam suatu produk yang bernama konstitusi sebagai dasar hukum. Sedangkan di dalam Islam hukum bersifat pemberian (given) dari Al Qur’an dan Sunnah dan adalah tugas konstitusi untuk realisasinya.

Perbedaan itu sangat mendasar tentang siapa sebenarnya pemegang kedaluatan. Namun sebenarnya titik temu keduanya juga sangat mendasar. Yaitu pada konsep partisipasi. Konsep ini memberikas akses dan posisi yang kuat kepada masyarakat terhadap suatu negara bahkan dunia dan mengunggulkan akal kolektif di atas akal individu. Pemberdayaan masyarakat terhadap negara berbasis pada nilai-nilai kebebasan dan hak asasi manusia, sedangkan keunggulan akal kolektif berbasis pada upaya merubah suatu keberagaman menjadi sumber kekuatan, kreativitas, dan produktivitas. Titik temu inilah yang dapat mendasari bagaimana sikap kita terhadap demokrasi.

Seperti kata Imam Hasan Al Banna dalam Majmu’at Al Rasail, “Walaupun demokrasi bukan sistem islam, tapi inilah sistem politik modern yang lebih dekat dengan Islam.”

Secara historis kemudian kita melihat bahwa penjajahan Eropa yang dominan disebut Pemerintahan Dunia atas Dunia Islam, munculnya penguasa-penguasa tiran, dan pemerintahan represif pasca kemerdekaan, telah mematikan potensi umat secara keseluruhan. Dan negara-negara Imperialis Barat secara sistematis membentuk dan mempertahankan Pemerintahan Dunia dengan militernya di negara-negara islam untuk tujuan tersebut. Maka di atas wilayah geografis yang luas, sumberdaya alam yang sangat banyak, kaum Muslimin menjadi masyarakat yang paling miskin, paling bodoh, dan paling terbelakang di dunia.

Islam, Negara, dan Khilafah

Berangkat dari titik temu pada konsep partisipasi di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi ternyata bisa menjadi pintu masuk bagi dakwah untuk memberdayakan umat, kemudian melibatkannya dalam mengelola Negaranya sendiri, dan memberi mandat untuk memimpin kembali dirinya sendiri. Dengan demikian, Negara dalam konteks keislaman di sini dikatakan dalam bentuk yang khusus yang tidak sinonim dengan sistem apapun yang dikenal di negeri manapun. Oleh karena itu sistem ini harus disemati dengan istilah khusus dan dinamai dengan nama yang sesuai dengan hakikatnya sebagai perkara yang dinamakan Sistem Politik Islam.

Fungsi Negara hanyalah tempat atau wilayah bernaung, memfasilitasi masyarakat untuk hidup bersama dalam damai. Negara bertugas mengatur dan melindungi setiap individu dan setiap entitas untuk hidup menurut cara mereka. Dasar yang digunakan negara dalam bekerja adalah musyawarah antar warga negara sesuatu yang kita sebut, konstitusi, undang-undang, dan hukum tentunya dalam cara Syar’i.

Lalu bagaimana menyatukan negara-negara islam dalam bentuk kekhalifahan sebagai suatu sistem demokrasi global yang dianut oleh masyarakat internasional? Dalam masa kependudukan Rosululloh SAW ataupun kekhalifahan Khulafaur Rasyidin tidaklah dikenal sebagai suatu bentuk negara. Mereka hanya menyebut Negeri Syam, Yastrib, Makkah, Kufah dan Negeri-negeri lain untuk menggambarkan wilayah-wilayah teritorial yang secara azas dan ideologis terafiliasi dalam Islam. Di sana juga ada pemimpin-pemimpin yang mengatur tata negara dan urusan-urusan keumatan. Sebagai contoh di Syam ada Muawiyah sebagai kepalanya (gubernur). Muawiyah dinilai memiliki kecerdasan dalam administratif dan berpolitik serta mampu mempertahankan islam dari bangsa Romawi makanya dia menjadi pemimpin di sana.

Sekali lagi tidak ada istilah negara atau apapun yang kemudian mengikat untuk diikutinya menjadi suatu Syari’ah yang wajib dilaksanakan. Mereka punya seorang pemimpin (Muawiyah), dan diatasnya ada pemimpin(Rosululloh SAW), lalu disekitarnya ditebarkan Syari’at islam. Begitulah konsep miniatur Sistem Kekhalifahan di masa Rosululloh SAW.

Gambaran Kekhalifahan pada konteks kekinian dan di era globalisasi ini sebagai cermin dari Pemerintahan Dunia adalah tergambarkan dari mayarakat Uni Eropa. Inilah sebenarnya gambaran Grand Design kekhalifahan Islamiah yang terdiri dari daulah-daulah Islamiyah pada konteks masa kini. Di Eropa demokrasi lahir, dan begitu pula mereka merawat sistem tersebut hingga tumbuh kedewasaan dan kematangan yang bersifat kolektif. Di sanalah berdiri suatu sistem parlementer yang terbesar di dunia. Di Uni Eropa telah menjalankan suatu kebijakan yang menyeluruh dan bersifat konstitusional bagi seluruh negara-negara di Eropa. Sayangnya mereka bukan Islam, mereka beda aqidah dengan kita karena mayoritas adalah Nasrani, dan konstitusi maupun kebijakan mereka adalah buatan tangan manusia.

Berawal dari traktat perdagangan (Belgia, Belanda, Luxemburg) komunitas tersebut berkembang menjadi suatu sistem yang integral dalam suatu pemerintahan. Berkembang ke arah kebijakan hingga akhirnya ke sistem konstitusional. Demokrasilah yang menyatukan negara-negara Eropa dalam satu Pemerintahan Dunia yakni Parlemen Uni Eropa. Bahkan mereka dapat menyatukan rivalitas kelas kakap antara Bangsa Jerman dengan bangsa Prancis. Sama halnya yang dilakukan Rosululloh SAW ketika melakukan langkah monumental dalam menpersaudarakan kaum muhajirin dan kaum anshar.

Apakah mungkin negara-negara Arab, Afrika, Indonesia, dan negara yang mayoritas islam tersebut mampu mencontoh Uni Eropa sebagai kekuatan besar yang mampu mempertahankan diri dari serangan globalisasi dan ekonomi karena mau bersatu padu. Apakah negara-negara islam ini mau secara demokratis menyatukan visi dan misi keislaman yang sebenarnya telah terangkum dalam Syari’at islam melalui suatu Jama’ah kelas Dunia? Jawabannya adalah bagaimana proses demokrasi yang kadung tertelan tersebut bisa difilter oleh mereka sehingga mereka mau bersatu tanpa harus terikut pada arus globalisasi yang gencar.

Tantangan kontemporer yang dihadapi oleh umat islam saat ini adalah semakin perlunya suatu negara islam bagi umat, lalu semakin perlunya kekhalifahan di atas negara-negara tersebut, lalu semakin perlunya Pemerintahan Dunia di bawah panji-panji Islam yang memayungi segala bentuk pluralisme dan kemajemukan. Sebab musuh-musuh Islam dalam melancarkan konspirasinya terhadap umat islam mengerahkan segenap potensi dan kekuatannya, terutama kekuatan siyasah yang dimilikinya dan dijalankan oleh negara yang mereka bangun. Negara-negara merekalah yang kini eksis sebagai pemerintahan Dunia yang mengancam eksistensi umat islam.

Inilah wujud demokratisasi dalam konteks Islam, tidak ada yang terlalu mengarah ke sisi fundamental seperti aqidah, melainkan nilai-nilai ke-syamilan yang sebenarnya dimiliki oleh Umat Islam dalam AlQur’an dan Sunnah. Manusia diberikan mandat oleh Alloh SWT untuk menata diri dan lingkungannya demi tegaknya keteraturan dan terhindarnya dari bentuk kekacauan dalam realisasi sunnatullah tersebut. Manusia secara alamiah diberi kuasa untuk memerintah dan memimpin sebagian manusia lainnya. Tentu saja, kekuasaan dan hukum-hukum yang dikaruniakan oleh Alloh SWT yang diambil oleh manusia tersebut tidak mutlak dan hanya diakui sepanjang sesuai dengan aturan-aturan-Nya.

Beberapa pernyataan di atas merupakan opini mengenai persamaan-peramaan dan perbedaan-perbedaan antara Islam dan Demokrasi. Dapat dinyatakan bahwa Islam tidak sinonim dengan sistem kedaulatan oleh umat (kerakyatan) yang secara mutlak yaitu sistem demokrasi. Namun Islam sendiri memiliki karakter demokrasi, maka bisa kita sebut sebagai Demokrasi Islam. Dengan demikian dalam Demokrasi Islam, kedaulatan sepenuhnya milik Alloh SWT, dan semua itu direpresentasikan ke dalam dua hal yaitu umat dan syari’at. Umat dan syari’at ini yang mampu mengkoreksi kecacatan dari demokrasi barat ketika diimplementasikan ke dalam Pemerintahan Dunia di bawah negara-negara islam. Wallohua’lam.

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati. hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (QS. 5. Almaaidah:49)

Referensi Buku:

– Dr. M. Dhiaudin Rais , Teori Politik Islam, Gema Insani Press

– Abu Ridha, Negara dan Cita-Cita Politik, Syaamil

– Annis Matta, Menikmati Demokrasi, Pustaka Saksi

– Dr. Syamsuddin Arif, Orientalis dan Diabolisme Pemikiran, Gema Insani Press

(Sleman,februari 2009)

Penulis: Fakhara Agam

besar, minus, 180cm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s