Madrasah : Antitesa Sekolah Kolonial I

Snouck Hurgronje pernah sesumbar meramalkan bahwa “dalam persaingan melawan daya tarik dari pendidikan barat dan asosiasi kultural dengan barat, islam pastilah akan menjadi pihak yang kalah”. Namun hingga awal era politik etis, masih banyak yang harus dilakukan oleh peradaban Barat jika ingin menaklukan islam di Kepulauan Nusantara.

Bagi sebuah agama yang tidak memiliki organisasi yang ber-hierarki dan bagi suatu komunitas Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat Hindia yang plural, pendidikan memainkan peran penting dalam perjuangan islam. ketiadaan struktur kependetaan dalam Islam jelas membuat sekolah islam menjadi satu-satunya sarana dalam menanamkan doktrin-doktrin keagamaan. Dalam konteks Hindia, setidaknya ada 3 alasan mengapa kaum muslim mengembangkan sekolah-sekolah Islamnya sendiri.

Pertama, karena adanya keanekaragaman kepercayaan dan sistem nilai yang saling bersaing di Hindia, sekolah islam memainkan sebuah peran kunci dalam membanun sebuah identitas yang jelas dan positif bagi Islam Hindia. Kedua, pendidikan islam merupakan sebuah aparatur idelologi muslim yang esensial dalam menjawab diskriminasi dan penindasan yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan kolonial. Ketiga, kurangnya peluang anak-anak santri untuk masuk ke sekolah-sekolah pemerintah, ditambah lagi keengganan pemerintah-pemerintah kolonial untuk memajukan sekolah-sekolah islam, memaksa par ulama untuk membangun sekolahnya sendiri. Karena sekolah islam adalah benteng perjuangan islam untuk bisa bertahan hidup. Maka para pemimpin islam berusaha untuk mempertahankan keberadaannya sekuat mungkin.

Fakta bahwa pendidikan merupakan sebuah agen yang sangat kuat untuk menyosialisasikan ideal-ideal dan doktrin keislaman membuat pihak pemerintah kolonial memberikan perhatian yang lebih serius terhadap penididikan islam. Berbagai langkah diambil untuk mengontrol perkembangan islam dan sekolah-sekolah islam pada khususnya. Pada 1905 pemerintah untuk pertam kalinya mengeluarkan “ordonasi guru” yang mewajibkan para guru islam untuk mengajukan permohonan izin mengajar kepada pemerintah. Selain itu pemerintah juga melakukan kontrol terhadap pergerakan ulama di wilayah Hindia dengan mewajibkan mereka untuk mengajukan surat jalan khusus. Meskipun dalam teori yang dianutnya, negara diharuskan mengambil posisi senetral mungkin dalam urusan-urusan agama.

Kenyataannya ambisi kolonial untuk mengekang Islam yang “liar” mendorong pemerntah kolonial untuk memperkuat “institusi penghulu”(hakim agama dan imam masjid agung) sebagai instrumen bagi kontrol pemerintah. Maka sejak sejak saat itu selain ada kiai dan ulama yang independen, ada pula penghulu (kadi) yang merupakan pegawai agama dari kekuasaan yang sekuler.

Meski sekolah-sekolah modern “yang sekuler” telah meluas dan beragam pembatasan telah diberlakukan, sekolah-sekolah tradisional masih bisa bertahan hidup. Adanya penolakan terhadap aparatur ideologi kolonial serta tekanan moderniasi mendorong kalangan ulama yang mapan untuk mengembangkan mekanisme defensif dengan cara menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai tradisi.

Inilah titik kritis dari sebuah madrasah. Madrasah yang merupakan simbol peradaban lama, kini telah tertinggal popularitasnya oleh sekolah-sekolah sekuler yang menjanjikan banyak fasilitas dan keunggulan akan persaingan. Seharusnya, mulai dari sinilah fondasi itu dibangun, tidak hanya ketika kolonialisme bercokol di tanah air kita, namun juga sebagai sumber mengelola dan mempersiapkan momentum pergantian dominasi peradaban.

Madrasah yang bersifat formal ini kemudian kemudian di subsitemkan menjadi sebuah komunitas kecil dan informal yang barangkali kita akrab dengan sbuta “TPA”. TPA atau taman pendidikan alqur’an inilah media yang diusahakan untuk mampu mempertahankan “identitty” seorang muslim semenjak usia dini. Karena kecintaan akan identitas ini akan senantiasa meningkatkan loyalitas akan fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Alloh.

Di pedesaan TPA merupakan wadah untuk menumbuhkan semangat mencari ilmu agama sejak dini serta mempertahankan status kemusliman dan kesakralan akan nilai-nilai yang mereka percayai. Sedangkan di perkotaan TPA merupakan tempat untuk memupuk rasa tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan akan ajaran islam yang sesungguhnya serta sebagai “counter” bagi “free flowing”-nya “massive culture” yang senantiasa tak tertahankan.

to be continued…

(agam, Turi, agustus 2009)

Penulis: Fakhara Agam

besar, minus, 180cm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s