Konflik Indonesia-Malaysia dan Syahadatain

Mencoba mengingat-ingat kalau tidak salah terakhir melihat data statistik (BPS) di tahun 2009 bahwa TKI yang meninggal di Malaysia mencapai 1080 orang. Lalu teringat pula tiga warisan budaya Indonesia yang diklaim Malaysia yaitu Batik, Reog, dan Keroncong. Maka kini Indonesia dan Malaysia panas lagi setelah kasus penangkapan dan perlakuan tidak manusiawi petugas penjaga batas kelautan RI yang dilakukan oleh polisi laut Malaysia setelah terjadi menangkap nelayan Malaysia yang masuk batas wilayah RI. Mencermati permasalahan yang kian santer diberitakan, kita perlu mengambil pandangan luas tidak hanya dari dampak sosial dan ekonomi yang terjadi, sehingga tidak mengambil tindakan yang gegabah. Keseimbangan itu musti ditekankan sehingga identitas personal perlu dititik beratkan untuk memberikan penilaian atas masalah tersebut. Sementara ini kemarahan yang dirasakan bangsa Indonesia dipandang merupakan bentuk kemarahan yang bersifat emosional saja. Kemarahan ini terjadi akibat penghinaan, pelecehan, klaim budaya, dan gertakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Malaysia.

Memberikan provokasi yang berlebihan akan semakin memperkeruh masalah. Melemparkan justifikasi seobyektif mungkin pasti hanya akan didengar oleh satu pihak saja yang punya kepentingan sama. Maka berbagi peran dalam menyikapi permasalahan kedua negara ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipilih. Seorang rakyat yang secara langsung mengalami perlakuan buruk tentunya akan bersikap melawan apa yang dihadapinya. Seorang anggota dewan yang terhormat tentu akan memberikan tanggapan beranekaragam terkait kepentingan dan keinginan konstituennya. Seorang mahasiswa yang proaktif pasti akan meneriakkan kecaman mereka di jalanan atau lokus lokus diskusi. Hingga seorang kepala negara yang mau tidak mau harus bersikap arif dan tenang guna mengamankan kepentingan diplomatiknya. Semua itu merupakan reaksi personal yang diambil berdasarkan berbagai sudut pandang. Namun dibalik sikap yang diambil banyak individu, apakah kemarahan yang dipilih oleh bangsa Indonesia itu sudah cukup mewakili nasionalitas bangsa? Lalu apa yang akan dilakukan pasca kemarahan itu?

Motif Konflik Indonesia Malaysia

Sebuah negara ‘superpower’ tentunya memiliki keberanian dalam melakukan invasi ke negara lain karena dari segi pertahanan dan keamanan mereka merasa punya ‘hard power’ yang lebih dibanding negara yang diintervensi atau negara yang berada pada pihak dan kepentingan yang sama. Amerika Serikat berani melakukan penjajahan ke negara-negara Timur tengah tentunya karena memiliki kekuatan militer yang kuat. Presiden Iran Ahmadinejad dan Korea Utara berani mengobarkan perang dingin kepada negara Amerika Serikat dan Sekutunya karena potensi nuklir besar. Begitu pula pada kasus perdana Menteri Turki Tyep Erdoganyang berani menggertak Israel dan sekutunya di depan forum Internasional. Erdogan berani melakukannya bukan tanpa pertimbangan matang karena Turki memiliki kekuatan militer no 2 di Dunia di bawah Amerika Serikat.

Malaysia mungkin memiliki sebuah hitungan matematis mengapa berani melakukan tindakan yang provokatif yang banyak menyakiti bangsa Indonesia. Ada beberapa pilihan motif yang dapat kita cermati: yang ‘pertama’ adalah intervensi kebijakan publik. Intervensi itu memang tidak selalu negatif. Intervensi memang selalu berorientasi pada kepentingan dan keuntungan negara yang mengintervensi namun bukan berarti merugikan negara yang diintervensi. Salah satu teori dari hukum Profesor James Q. Wilson (1973) adalah semua intervensi kebijakan dalam permasalahan sosial menghasilkan efek yang diharapkan sekiranya penelitian dilakukan oleh orang atau teman yang mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Maka kita melihat perkembangan dari Negara Malaysia pasca dipegang oleh Mahatir muhammad pada (1974) yang berkembang sangat pesat dari segi ekonomi hingga melebihi pendapatan perkapita Bangsa Indonesia. Kebijakan Ekonomi dari Mahatir ketika krisis ekonomi 1997 yang mampu memberikan tameng yang cukup kuat guna menangkal dampak negatif yang diakibatkannya. Maka prasangka baik mengenai intervensi kebijakan publik ini bolehjadi menguntungkan Bangsa Indonesia. Namun kita perlu mencermati bahwa kita adalah negara yang berdaulat dan mampu mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sehingga poin penting intervensi dari kebijakan publik ini adalah keuntungan pengintervensi yang harus diwaspadai.

Motif yang kedua adalah ancaman perluasan wilayah. Motif ini sebenarnya sudah terlihat ketika kasus ambalat dan masalah batas wilayah yang tak kuncung reda. Perkara ini merupakan permasalahan keamanan nasional dan martabat bangsa. Kolom keamanan nasional dalam International ‘Encyclopedia of the Social Sciences’ mendefinisikan keamanan sebagai ‘kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar’. Tiga ciri penting dari pengertian itu adalah: ‘pertama’, identifikasi nasional sebagai negara; ‘kedua’, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara; dan, ‘ketiga’, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Tak heran jika Arnold Wolfers sampai pada kesimpulan , bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal atau mengalahkan suatu serangan.

Mempertimbangkan semua itu akan terlihat bahwa individu serta suatu entitas sosial (masyarakat maupun politik negara) mungkin harus menghadapi spektrum ancaman yang luas, mulai dari ancaman yang bersifat non-fisik sampai yang bersifat fisik, yang pada prinsipnya merupakan tindak kekerasan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan senjata. Sebab itu. kontekstualisasi menjadi penting. Selain itu, mungkin saja hakikat suatu ancaman lebih berkaitan dengan ancaman terhadap negara tetapi tidak merupakan suatu ancaman yang langsung terhadap warganegara. Sebaliknya, mungkin pula suatu ancaman pada hakikatnya merupakan ancaman pada kehidupan warganegara tetapi tidak harus merupakan ancaman terhadap negara.

Konstruksi nasionalitas dan nasionalisme tidak selamanya dapat diwujudkan secara utuh dalam konstruksi kenegaraan. Malaysia dan Indonesia memiliki nasionalitas dan nasionalismenya masing-masing. Mempertahankan dan memberikan kekuatan pada nasionalitas merupakan tembok besar yang harus dihadapi kedua negara jika melakukan perebutan wilayah. Di samping itu ancaman militer mungkin merupakan salah satu jenis ancaman yang dihadapi oleh negara maupun warga negaranya ketika melakukan pencaplokan wilayah. Namun jika memberikan pulau atau wilayah secara cuma-cuma itu merupakan suatu bentuk ‘Kebodohan’. Kasus seperti Quebec di Kanada, yaitu upaya untuk meneguhkan identitas kenegaraan dilakukan dengan cara non-kekerasan . Konstitusi Soviet, dan kemudian Rusia, mengakui hak pemisahan diri secara damai. Sebaliknya, tidak seperti negara-negara Barat yang lebih maju, negara-negara berkembang menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks. Itu dari segi non militer. Apalagi Malaysia memegang leher dari jutaan TKI yang hampir setiap tahun bertambah jumlahnya.

Nasionalisme, Islam, dan Negara

Salah satu gagasan konsep keislaman yang diuraikan Syaikh Hasan Al Bana adalah Islam sebagai negara. Islam menyentuh hukum-hukum yang menitik-beratkan persoalan kenegaraan. Islam tidak hanya terbatas dalam lingkungan hubungan manusia dengan Allah. Bahkan Islam juga menyusun hubungan antara sesama manusia, hubungan individu dengan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lain. Masyarakat ini pula memilih suatu sistem politik yang didukung oleh negara. Manakala negara pula mempunyai seorang ketua yang dikenali dalam istilah fiqh sebagai imam atau khalifah. Islam telah menjelaskan asas bagi sesebuah negara, cara memilih khalifah, hak individu terhadap negara dan hak negara terhadap individu. Negara menurut pandangan Islam adalah negara gagasan (fikrah), yaitu gagasan Islam dalam makna syahadatain. Oleh itu ia bukan negara nasionalisme, negara etnik, negara geografis, maupun negara iklim. Karena Nasionalisme yang di inginkan islam bukanlah nasionalisme semu melainkan nasionalisme berdasarkan kesamaan aqidah yaitu aqidah islamiyah.

Nasionalisme secara empiris sangat membahayakan. Revolusi Iran (1979), misalnya, membawa serta gagasan fundarnentalisme dan rezim teokratik yang dapat mengancam beberapa negara konservatif di Timur Tengah. Semakin lama nasionalisme akan semakin menyempit di Irak yang tengah dicabik-cabik oleh perang saudara yang berbasis sekte. Nasionalisme juga telah sampai di tingkat ras. Kekerasan etnik Huttu-Tuksi Rwanda bergema di Burundi sehingga mengancam bukan hanya orang orang Huttu tetapi juga pemerintahan Burundi.Juga tragedi pembantaian orang Yahudi Auswicht (Polandia).

Syaikh Sa’id Hawwa dalam Al Islam menjelaskan kecenderungan nasionalisme dalam bab Syahadatain. Bahwa berkhidmat kepada nasionalisme (kebangsaan) dan menjadikan sebagai tujuan utama dalam perjuangan, seperti berperang demi mempertahankan bangsa, propaganda cita-cita nasionalisme, dan fanatisme nasionalitas dalam batas wilayah dan ras adalah salah satu konsep yang sangat dekat dengan Kesyirikan. Allah SWT menyuruh umat islam untuk bekerja, berkhidmat, berjihad, dan berperang karena Allah semata. Kaum muslimin sangat dianjurkan untuk berusaha memperbaiki bangsanya atas dasar apa yang diperintahkan. Namun kita tidak boleh meletakkan sandarannya kepada negara. Kalaupun Syaikh Yusuf Qordhawi menyepakati konsepsi Nasionalisme, itu hanya dalam fitrah dan sifat lahiriah manusia yang cinta akan tempat lahir atau kampung halaman semata. Kerinduan seperti itu adalah sebuah kewajaran, di luar semua itu, maka merupakan sebuah keharaman dan kesyirikan yang nyata.

“Katakanlah Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup, dan matiku adalah untuk Rabb Semesta Alam”. (Al An’am: 162)

Ketegasan Pemerintah jika terjadi masalah adalah yang utama. Ingat kata bang Napi, kejahatan itu bukan hanya karena ada niat dari pelaku namun karena ada kesempatan, maka waspadalah. Namun jangan sampai upaya waspada ini menjadi pemicu konflik yang lebih besar antar kedua negara. Melihat kesamaan etnis yang sama-sama dari melayu maka seharusnya menjadi sebuah nilai positif yang mampu mempererat kerukuan antar kedua negara serumpun ini. Apalagi sebuah kesamaan identitas bahawa penduduk kedua negara ini merupakan umat muslim, terlebih Malaysia yang dasar negaranya Syari’at Islam. Berkaca dari tragedi yang terjadi pada sidang BPUPKI dan Mengenai Piagam Jakarta, maka Dekrit Presiden Soekarno 5Juli 1959 sesungguhnya telah mengembalikan dasar negara Indonesia ini pada sifat dan semangat keislaman dengan kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 (tidak sedang dibahas dalam tulisan). Umat Islam adalah bangsa mulia bersatu di bawah naungan kalimat Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah merupakan konsekuensi dari aqidah yang kita pilih. Wallohua’lam bisshowwab.

(Sleman, tadi siang 2.00pm)

Penulis: Fakhara Agam

besar, minus, 180cm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s