Mengubah Paradigma Restorasi Nasional : Analisis Pembangunan Indonesia Bagian I

Basis Pembangunan Nasional

Dekolonialisasi yang terjadi pada Perang Dunia ke II menimbulkan sebuah kecacatan kronis bagi negara-negara yang kemudian merdeka dan lahir sebagai sebuah negara baru. Negara-negara ini kemudian merumuskan sebuah agenda untuk mencapai tujuan menjadi sebuah negara yang sejahtera. Mereka lalu melakukan pencarian identitas baru sebagai sebuah negara dengan image sebagai negara yang makmur, berbudaya, dan mempunyai power ataupun bargaining position yang tinggi dimata negara lain. Maka dari itu setiap negara melaksanakan proses yang bernama pembangunan. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan mengingat sebuah negara memang diciptakan untuk memberikan kesejahteraan bagi bangsanya. Karena itu konsep pembangunan suatu negara itu yang akan menentukan kualitas sumberdaya manusia, proses keberlanjutan pemerintahanya, maupun prestasi-prestasinya di mata Internasional.

Hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakikat ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar keseimbangan , keserasian, dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan batiniah. Maka orientasi dari pembangunan tersebut tidak boleh membuat adanya pihak lain yang dirugikan atau disingkirkan keberadaannya. Satu hal penting bahwa pembangunan berdasarkan kemajuan lahiriah dan batiniah adalah hubungan timbal balik yang positif antar sesama manusia, manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan lingkungannya. Maka pertautan aspek-aspek sosio-culture ini yang akan menciptakan pencapaian pembangunan yang hakiki.

Pengalaman historislah yang kemudian membentuk orientasi pembangunan nasional suatu negara. Karena pembangunan berkaitan dengan nilai, maka pembangunan seringkali bersifat transendental, yaitu sebuah gejala metadisiplin, atau bahkan suatu ideologi. Oleh karena itu, para perumus kebijakan, perencana pembangunan, serta pakar akan selalu dihadapkan pada pilihan nilai. Mulai dari epistemologi-ontologi pada jenjang filsafat, sampai pada derivasinya strategi, program, ataupun proyek. Maka ketepatan dalam mendefinisikan konsep pembangunan negara bersumber dari histori, ideologi, budaya, dan kearifan lokal, merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Dengan akurasi yang tinggi akan menghasilkan basis pembangunan yang tidak mudah goyah oleh tantangan zaman dan perubahannya dalam menghadapi dilematika persoalan yang akan terus bermunculan.

Subyek dari pembangunan nasional yang berupa manusia, menjadikan sebuah kewajiban untuk berpartisipasi dalam menciptakan sinergisitas. Maka berbagi peran adalah sebuah keharusan pada terjadinya interaksi masyarakat dengan pemerintah. Interaksi ini akan membentuk sebuah jejaring besar yang sama-sama memiliki arti penting dalam pembangunan nasional. Masing-masing saling mendukung satu sama lain dan punya orientasi yang sama yakni kesejahteraan.

Realitas Sosial Politik Indonesia

Beberapa tahun pasca kemerdekaan, Indonesia masih mengalami krisis politik. Berubahnya sistem beberapa kali menghambat keberlangsungan proses pembangunan. Kira-kira sampai sekitar dua dekade kemudian , Indonesia masih bergejolak dan menjadi salah satu negeri termiskin di dunia dengan pendapatan perkapita sebesar US$ 50 atau sekitar setengah dari pendapatan perkapita dari negara seperti India, Nigeria, dan Bangladesh. Ketika itu kemiskinan tersebar luas di seluruh negara di dunia dimana perkiraan angka kemiskinan pertama yang tercatat di tahun 1970 adalah sekitar 60% atau sekitar 70 juta penduduk Indonesia yang dinyatakan dalam kondisi kemiskinan yang absolut. Ini merupakan efek timbal balik yang masih mendistorsi bangsa pasca kolonialisasi yang terjadi selama berabad-abad. Pembodohan-pembodohan di segala dimensi membuat aliran berfikir dan cara pandang akan masa depan masih terkoptasi pragmatisme kemakmuran yang didefinisikan hanya dari faktor ekonomi saja .

Layaknya negara baru lahir seperti yang lain, bahwa orientasi pembangunan pada akhirnya yang ditekankan pertama kali adalah fondasi ekonomi. Namun fondasi ekonomi yang dibangun ketika itu adalah konsep peninggalan kolonial dan foedal. Masuknya beberapa teori-teori baru tidak mampu dijabarkan dengan tuntas atas realitas masalah yang terjadi. Masalah kependudukan, georafis, dan sosial budaya yang begitu heterogen membuat terjadinya kegagalan kepemimpinan dalam mentransformasiakan konsep-konsep baru ke dalam prinsip ekonomi yang menyebabkan kegagalan pula dalam membangun struktur ekonomi yang kuat.

Aspek pengekangan politik di masa selanjutnya kemudian menimbulkan tidak adanya peran masyarakat yang signifikan. Di sinilah akhirnya titik dimana masyarakat menjadi obyek pembangunan, bukan subyek pembangunan. Masyarakat kemudian dijadikan sebagai alat untuk merealisasikan proyek pembangunan yang lebih menekankan pada pembangunan fisik. Sejarah Orde Baru menunjukan sebuah proses demokrasi politik yang sangat terstruktur dan resisten. Secara diachronis dapat diidentifikasi langkah-langkah pembangunan politik yang dilakukan Orde Baru mencakup antara lain pensederhanaan sitem partai melalui proses fusi, pelepasan keterkaitan organisasi masa dengan organisasi politik, dan restrukturisasi lembaga politik berdasar Pancasila dan UUD. Dalam dimensi ideologis dan politik dilakukan langkah langkah seperti eliminasi ideologi yang incompatible dengan Pancasila, perwujudan konsensus nasional melalui Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa, penggarapan kultur politik Pancasila lewat sosialisasi P-4, penegakkan mono-loyalitas aparatur negara, dan sosialisasi konsep wawasan nusantara.

Maka aspek yang begitu mengikat tersebut menimbulkan kegagalan dalam mengembangkan konsepsi kreatif dalam menciptakan iklim kondusif dan terbuka. Apalagi aspek politik akan mendukung keberlangsungan dari aspek-aspek lain karena politik memegang peranan kunci dalam memainkan peranan lain berdasarkan kekuasaan yang digunakan. Perubahan zaman seolah selalu seiring dengan ideologi yang terus menerus disosialisasikan meskipun dengan paksaan. Sayangnya turunan dari definisi tersebut selalu menghendaki adanya pembenaran birokrasi yang dihuni pejabat-pejabat yang dituntut loyal dan saklek.

Indonesia sendiri menganut sistem dual democracy, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di dalam keterkaitan sistemik dan sinergik. Demokrasi ekonomi tak akan terwujud tanpa demokrasi politik, dan politik tidak akan efektif tanpa adanya demokrasi ekonomi . Maka terjadinya sistem politik yang tak seimbang, menyebabkan miskonsepsi demokrasi. Fokus sentral pada pemerintah Orde Baru akhirnya membuat ekspansi pengembangan ekonomi yang sangat sentralistik dan tidak merata karena sulitnya melakukan ekspansi ke luar Jawa. Orientasi ekonomi kemudian berpeluang besar akan terjadinya penyelewengan karena adanya nepotisme, akibatnya korupsi yang terjadi secara besar-besaran yang seolah-olah tidak pernah terjadi, karena semuanya berasal dari satu kesamaan dan keterikatan yaitu loyalitas keluarga besar pejabat dan birokrat negara.

Asas ekonomi kekeluargaan (brotherhood principle) berdasar Pancasila telah diselewengkan baik interpretasi maupun implementasinya menjadi asas ekonomi keluarga (family principle). Dukungan akan penegakan pemerintahan otoritarian feodalistik-sentralistik dan pembangunan ekonomi yang menumbuhkan favoritism (koncoisme). Maka tumbuh pula pengusaha keturunan dan pengusaha birokrat yang mengembangkan konglomerasi industri yang berbasiskan kepada hubungan-hubungan keluarga. Ini didukung pula dengan adanya liberaisasi ekonomi yang dijalankan trioglobal yakni WTO-IMF-World Bank, dimana Orde Baru membuka seluas-luasnya dan menerimanya seterbuka mungkin kehadiran agen globalisasi tersebut. Ini juga yang menjadi ladang emas para konglomerat maniak tender yang bertopeng pembangunan infrastruktur negara. Maka lengkap sudahlah sinergisitas kebobrokan dari pemerintah, konglomerat, dan politik yang dilakukan elite bangsa sendiri ketika itu.

Beranjak ke masa transisi demokrasi, negara kita telah memasuki sebuah fase liberalisasi ekonomi secara terang-terangan. Konsekuensi dari Washington Consencus dan GATT lantas memperkecil peran pemerintah dalam mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki lewat kebijakan ekonominya yaitu China Asean Free Trade Agreement (CAFTA). Ini semua merupakan imbas dari cengkraman trioglobal semasa Orde baru. Maka sekarang segala orientasi adalah berdasarkan pasar ataupun tawar menawar,dan bukan lagi berdasarkan nilai. Semua itu merupakan konsekuensi dari terjadinya arus globalisasi di seluruh dunia. Globalisasi tidak hanya menyerang ekonomi saja, melainkan juga ekspansi barat ke budaya dan kearifan lokal lewat massive culture-nya yang semakin merusak identitas bangsa. Komersialisasi pendidikan juga sempat dipupuk melalui pengesahan UU BHP, yang pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang memang tidak sesuai dengan UUD 1945. Padahal pendidikan adalah fondasi utama yang digunakan untuk membangun sumberdaya manusia yang berkualitas.

Kesalahan Paradigma Pembangunan Nasional

Ada sebuah kesalahan cara pandang dalam membangun sebuah bangsa besar bernama Indonesia ini. Adalah kesalahan dalam menilai keberhasilan paradigma pembangunan yang lantas diukur hanya berdasarkan paradigma pertumbuhan ekonomi saja. Terlebih lagi ternyata aspek ini hanya terlihat secara kuantitatif makro. Namun secara mikro terlihatlah sebuah kesenjangan sosial yang begitu jauh antara si kaya dengan si miskin.

Kebijakan ekonomi yang lebih mudah digelontorkan ke sektor ekonomi makro ketimbang sektor ekonomi mikro merupakan kesalahan vital dalam membangun fondasi ekonomi. Misal kasus BLBI ketika dilakukan pengucuran dana Rp.144 Triliyun kepada 54 Bank tanpa jaminan sama sekali. Resiko yang dialami juga begitu besar ketika terjadi penyimpangan. Negara kemudian merugi ratusan triliyun tanpa ada proses penyelesaian yang jelas. Ironisnya sektor ekonomi mikro juga tidak ditopang dengan kebijakan yang kuat. Sebagai contoh bunga pinjaman ke bank untuk usaha minimal mencapai 16%. Bandingkan China yang memberikan kredit bunga di bank hanya 6%, dan lihatlah siapa yang kini paling merajai sektor industri rumah tangga di dunia. Kebijakan yang tidak mendukung membuat Bank lebih suka memainkan komoditas lain dengan resiko kecil dan keuntungan yang sudah jelas ada seperti Surat Utang Negara (SUN), ketimbang harus memberikan kredit ke usaha mikro yang penuh resiko gagal bayar. Infrastruktur kebijakan hukum turunan yang belum final ini juga yang kemudian juga memicu terjadinya skandal Bank Century.

Manifestasi dampak sosial dari pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi saja amat bervariasi, antara lain terjadinya konsentrasi dan marginalisasi kekayaan dan kekuasaan terjadinya unidimensionalisasi manusia yang cenderung memandang manusa sebagai salah satu faktor produksi semata-mata, timbulnya dependensi masyarakat yang terlalu besar, baik pada birokrasi maupun proyek, ketidakberdayaan masyarakat menghadapi delivered development, disparitas struktural maupun regional dan sebagainya .

Di dalam majalah Forbes tercatat ada tujuh orang Indonesia yang kemudian masuk daftar sebagai 1000 orang terkaya di dunia tahun 2010 seperti Michael dan Rudi Hartono (PT.Djarum),Martua Sitorus (Wilmar International), Peter Sondakh (Rajawali Group), Sukanto Tanoto (Asian Agri), Low Tuck Kwong (Batu Bara Bayan Resources), Chairul Tandjung (Para Group) . Di sisi lain masih banyak kasus-kasus bayi kelaparan atau gizi buruk yang dijumpai di hampir setiap kota di seluruh indonesia. Bahkan kota padat seperti Bekasi angka gizi buruk mencapai 62.826 balita. Itu baru di pusat kota, apalagi di Kabupaten bahkan daerah pedalamannya . Lalu bermunculanlah konglomerat-konglomerat kelas kakap yang pada akhirnya menjadi entitas politik di negeri ini seperti Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Konglomerat seperti merekalah yang kemudian mampu menggerakkan realitas politik dan isu yang digunakan sebagai alat dominasi kekuasaan. Konsekuensinya adalah pembangunan sosial masyarakat menjadi sangat ketergantungan dengan public policy yang notabene telah berubah menjadi komoditas ekonomi dan kekuasan orang-orang yang berkuasa. Ini jauh berbeda kondisinya sekitar empat dekade silam ketika Indonesia masih menjadi salah satu negeri termiskin di dunia. Kemiskinan dirasakan hampir dirasakan seimbang antar golongan kaya dan miskin sehingga ikatan sosiokultural masih sangat erat.

Disadari atau tidak pembangunan nasional yang kita laksanakan sekarang ini berkiblat pada pembangunan ekonomi absolut. Paradigma pertumbuhan ekonomi secara murni ini nampaknya tetap menjadi paradigma yang dominan di banyak negara. Namun yang menjadi kesalahan berikutnya adalah pengelolaan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak dibarengi dengan kualitas dan kapasitas industri ekonomi yang seimbang. Kedua hal ini perlu ditingkatkan melalui pengembangan kekuatan riset pengetahuan dan teknologi. Terlebih lagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bukan menjadi aspek prioritas pembangunan nasional. Selain itu negara seperti melupakan sektor-sektor strategis seperti pertahanan dan keamanan yang merupakan aspek penting dalam peranannya melindungi kedaulatan bangsa.

Paradigma ekonomi absolut memandang pembangunan nasional identik dengan paradigma ekonomi. Maka definisinya menjadi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Dan pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai fungsi saving ratio, capital-output ratio, dan strategi investasi. Paradigma ini berorientasi pada produksi, fokus dan prioritas utamanya adalah pada growth generating sectors.
United Nation Development Programe (UNDP) melaporkan dalam Human Development Employment 1996, bahwa pembangunan ekonomi tidak secara otomatis berkaitan dengan pengembangan manusia. Hal tersebut telah secara sah membatalkan paradigma ekonomi sebagai pembangunan nasional secara utuh. Padahal segala bentuk perkembangan segala sektor pembangunan selalu diawali dengan kualitas manusia yang mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya pertumbuhan. Sumberdaya manusia yang unggul selalu akan menciptakan edit value suatu barang atau jasa atau apapun itu dengan harga maupun kualitas yang jauh lebih tinggi dari awal mulanya. Sumber daya ini yang nanti akan mampu mencitakan teknologi baru untuk mengembangkan sektor-sektor industri yang selama ini bahan basisnya selalu ketergantungan kepada produsen luar negeri.

Pemerintah pernah mengambil kebijakan untuk mengambil strategi pembangunan baru melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Komitmen ekonomi ini berfondasi pada pembangunan broad based khususnya di daerah pedesaan. Karena pedesaan dahulu merupakan pusat dari kemelaratan finansial yang penduduknya adalah kelas menengah ke bawah. Kunci dari pembangunan ini adalah akses transportasi dan distribusi yang berorientasi pada kemudahan dalam aktivitas ekonomi.
Pembangunan ini tentunya memerlukan periode yang panjang sehingga membutuhkan sumberdaya yang cukup. Tentunya menjadi sebuah konsekuensi akan adanya modal dan penggalian dalam skala besar. Target pertumbuhan yang selalu ditingkatkan memaksa akan dilakukannya eksploitasi secara terus menerus. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan yang justru berakibat pada lemahnya suatu negara dalam ketahanan sumberdaya. Akibatnya suatu negara akan mengalami sebuah krisis sumberdaya pada klimaksnya nanti.

(to be continued….berikutnya Pergeseran Orientasi pembangunan, Membangun Komunitas Profesiona,dan Pembangunan untuk Integritas dan Ketahanan Nasional )

Referensi :
– Lemhanas, 1997, “Pembangunan Nasional”,
– Moeljarto Tjokrowinoto,1996, “Pembangunan Dilema dan Tantangan
– Diterjemahkan bebas oleh Rustian Kamaluddin dari ringkasan buku hasil studi Bank Dunia berjudul -“Indonesia: Strategy for Sustained Reduction in Poverty” diterbitkan november 1990
– Moeljarto Tjokrowinoto, 1993, “Sasaran Wawasan Pendidikan kebangsaan”, Makalah disampaikan saat – Seminar Wawasan Kebangsaan yang dislenggarakan lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan, Ciloto
– Kompas, edisi 11 Maret 2010, “Inilah 7 Orang Terkaya Indonesia”
– Suarapembaruan.com, 5 januari 2010, “Potret buram dan Balita di Bekasi”
– Emil Salim , 1997, “Visi Baru Ekonomi Indonesia”, Makalah disampaikan saat Seminar Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia, CSIS, Jakarta

Penulis: Fakhara Agam

besar, minus, 180cm

1 thought on “Mengubah Paradigma Restorasi Nasional : Analisis Pembangunan Indonesia Bagian I”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s